Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata Yunani ‘Monos’ yang berarti sendiri dan ‘Polein’ yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monoopli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu.

Monopoli murni adalah bentuk organisasi pasar dimana terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak mempunyai subtitusi sempurna. Perusahaan itu sekaligus merupakan industri dan menghadapi kurva permintaan industri yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditi itu.

“Antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istlah “monopoli” Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar” dan istilah “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar ,dimana dipasar tersebut tidak tersedia lagi produk subtitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.

Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Anti Monopoli ). Sementara yang dimaksud dengan "praktek monopoli" adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli. Kita dapat mengetahui bagimana kondisi yang memungkinkan timbulnya monopoli. Berikut penjelasannya :

1. Perusahaan bisa menguasai seluruh penawaran bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi komoditii itu. Sebagai contoh, hingga perang dunia II, Alcoa memiliki atau menguasai hampir setiap sumber bauksit(bahan baku yang penting untuk memproduksi alumunium) di AS dan dengan mempunyai monopoli penuh atau produksi aluminium di Amerika Serikat.
2. Perusahaan bisa memiliki paten yang menghalangi perusahaan lain untuk memproduksi komoditi yang sama. Sebagai contoh, ketika kertas kaca [ertama kali diperkenalkan, DuPont mempunyai kekuasaan monopoli untuk produksinya berdasarkan hak paten.
3. Monopoli bisa ditetapkan melalui pemrintah. Dalam hal ini, perusahaan tesebut ditetapkan sebagai produsen dan penyalur tunggal barang atau jasa tetapi tunduk pada pengendalian pemerintah dalam aspek-aspek tertentu dari operasinya.
4. Pada beberapa industri, hasil yang meningkat atas sekala produksi bisa dijalankan pada berbagai rentang output yang cukup besar agar hanya membiarkan satu perusahaan untuk memproduksi output ekuibrium industri. Industri ini disebut "monopoli alamiah" dan biasa terdapat dalam bidang kepentingan umum dan transportasi, dalam kasus ini yang biasa dilakukan pemerintah adalah mengizinkan 1 pelaku monopoli itu beroperasi tetapi harus tunduk pada pengendalian pemerintah. Misalnya saja, tarif listrik di kota New York ditetapkan agar Con Edison mendapat "tingkat penghasilan yang normal"(misalnya 10% sampai 15%) dari investasinya.

 Peraturan monopoli dengan pengendalian harga yaitu dengan menetapkan harga maksimum pada tingkat dimana kurva SMC memotong kurva D, pemerintah dapat mendorong perusahaan monopoli itu untuk meningkatkan output sampai tingkat yang harus diproduksi industri jika diatur menurut batas persaingan sempurna. Peraturan ini juga mengurangi keuntungan perlu monopoli itu. Peraturan lump-sum yaitu dengan membebankan pajak lump-sum (seperti pajak izin usaha ataupun pajak keuntungan), pemerintah dapat mengurangi atu bahkan menghilangkan keuntungan perusahaan monopoli tanpa mengurangi harga komoditi atau output. Peraturan monopoli dengan pajak per-unit yaitu pemerintah mengurangi keuntungan monopoli dengan membebankan pajak per-unit. Akan tetapi dalam kasus ini perusahaan monopoli dapat mengalihkan sebagian beban pajak per-unit kepada para konsumen, dalam bentuk harga yang lebih tinggi dan output yang lebih kecil.

Persaingan monopolistis, yaitu merupakan organisasi pasar dimana terdapat banyak perusahaan yang menjual komoditi yang hampir serupa tetapi tidak sama. Beberapa contoh persaingan monopolistis adalah tempat pemangkas rambut, pompa bensin, toko bahan pangan, toko minuman keras, toko obat dan sebagainya yang terletak sangat berdekatan satu sama lain.

Unsur persaingan berasal dari kenyataan bahwa pasar yang bersaing secara monopolistis(sebagaimana halnya dalam industri bersaing sempurna), terdapat begitu banyak perusahaan yang aktivitasnya masing-masing tidak mempunyai pengaruh yang jelas terhadap perusahaan lain dalam pasar itu. Selanjutnya perusahaan dapat memasuki atau meninggalkan pasar tanpa banyak kesulitan dalam jangka panjang. Unsur monopolistik tercipta karena begitu banya perusahaan yang berada dipasar menjual produk yang sangat diferensiasi(bukannya homogen).

AZAS DAN TUJUAN

• Azas

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

• Tujuan

Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.

Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut

·         Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat  

·         Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

·         Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. 

·         Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

KEGIATAN YANG DILARANG

Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat 2.

Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Menurut pasal 33 ayat 2 ” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Jadi, sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai negara tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya.

PERJANJIAN YANG DILARANG

• Oligopoli: keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar.
• Penetapan harga: dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain:

1.      Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama

2.      Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama

3.      Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar

4.      Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah dijanjikan.

• Pembagian wilayah: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.
• Pemboikotan: Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
• Kartel: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.
• Trust: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.
• Oligopsoni: Keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.
• Integrasi vertikal: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.
• Perjanjian tertutup: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu
• Perjanjian dengan pihak luar negeri: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
• Penggabungan: perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan/Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasivadari Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan beralih karena hukum kepadaPerseroan/Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan selanjutnya Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
• Peleburan: perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan/Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri dan Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
• Pengambilalihan: perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan atau aset Perseroan/Badan Usaha. yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha tersebut .

HAL- HAL YANG DIKECUALIKAN

Di dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999,terdapat hal-hal yang dikecualikan, yaitu Pasal 50

1. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
3. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan;
4. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;
5. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas;
6. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
7. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri;
8. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil;
9. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 51

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut

• Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
• Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
• Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.

Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat

• Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker
• Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan
• Efisiensi alokasi sumber daya alam
• Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim ditemui pada pasar monopoli
• Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya
• Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya produksi
• Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak
• Menciptakan inovasi dalam perusahaan

SANKSI

• Pasal 36

Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam 

Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.

• Pasal 48

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupialh), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

• Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa

1. pencabutan izin usaha; atau
2. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
3. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnva kerugian pada pihak lain.

Aturan ketentuan pidana di dalam UU Anti Monopoli menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam konteks pidana.

SUMBER :

1.      http://aindua.wordpress.com/2012/05/01/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/

2.      http://laurafricilia.blogspot.com/2012/05/pengertian-anti-monopoli-dan-persaingan.html

PEGADAIAN

Pegadaian adalah lembaga yang mendasarkan diri pada hukum gadai.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh sesorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau seorang lain atas nama orang yag mempunyai hutang.

TUJUAN

·         Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran pinjaman uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

·         Pencegahan praktek ijon,pegadaian gelap,riba,dan pinjaman tidak wajar.

MANFAAT

1.       Bagi Nasabah

a.       Prosedur  yang relatif lebih sederhana dan dala waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan kredit perbankan.

b.      Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari suatu institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.

c.       Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.

2.       Bagi Perum Pegadaian

a.       Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.

b.      Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian.

c.       Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.

KEGIATAN USAHA

1)      Penghimpun dana

·         Pinjaman jangka pendek dari perbankan.

·         Pinjaman jangka pendek dari pihak lain.

·         Modal sendiri.

·         Penerbitan obligasi

Perum pegadaian sudah dua kali menerbitkan oblogasi , yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun.

2)      Penggunaan dana

·         Uang kas dan dana likuid lain.

·         Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris.

·         Pendanaan kegiatan operasional.

·         Penyaluran dana.

·         Investasi lain.

PRODUK & JASA PERUM PEGADAIAN

a)      Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai

Merupakan kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman tunai dengan jaminan benda bergerak.

Contoh : menggadaikan emas / perhiasan.

b)      Pemberian pinjaman atas dasar syariah

Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan,dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil penerima gadai disebut Mutahim , akan mendapatkan surat bukti Rahn ( gadai ) berikut denagn akad pinjam meminjam yang disebut Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat ( Ijarah ).

c)       Penaksiran nilai barang

Bagi masyarakat yang akan mengetahui harga atau nilai harta benda miliknya dapat menggunakan jasa penaksiran barang ini dengan biaya yang relatif ringan.

d)      Penitipan barang

Jika akan berpergian cukup lama ,masyarakat biasa memakai jasa ini untuk menjamin keamanan harta simpanannya.

e)      Produksi dan Penjualan emas

Yaitu toko emas denagn sertifikat jaminan sesuai denagn karatase perhiasannya.

f)       Persewaan gudang

Gudang dan tempat penyimpanan yang sedianya digunakan untuk menyimpan barang yang digadaikan oleh masyarakat ada kalanya terdapat kapasitas menganggur maka untuk optimalisasi penggunaannya dimanfaatkan oleh jasa persewaan/ sebagai sarana penitipan barang.

g)      Balai Lelang

Merupakan usaha jasa yang melaksanakan kegiatan lelang terhadap barang perhiasan , properti , tanah , dll kepada masyarakat.

LAYANAN PRODUK PEGADAIAN

Bisnis inti :

1)      KCA ( Kredit Cepat Aman )

Adalah layanan kredit berdasarkan hokum gadai dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 200.000.000

Jaminannya berupa barang bergerak.

Jangka waktu kredit masyarakat maksimal 4 bulan / 120 hari dan pengembaliannya dilakukan dengan membayar uang pinjaman dan sewa modulnya.

2)      Kreasi ( Kredit Angsuran Fidusia )

Layanan ini ditujukan kepada pengusaha mikro dan kecil sebagai alternative pemenuhan perlengkapan bayil usaha dengan penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran.

3)      Krasida ( Kredit Anggaran Sistem Gadai )

Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

4)      Kremada ( Kredit Perumahan  Swadaya )

5)      KTJG ( Kredit Tunda Jual Gabah )

Diberikan kepada para petani denagn jaminan gabah kering giling.

6)      Investa ( Gadai efek )

Merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan agunan berupa saham dengan sistem gadai.

7)      KUCICA ( Kiriman Uang Cara Instan)

Merupakan produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Western Union.

8)      Kagum ( Kredit Serbaguna untuk Umum )

Adalah layanan kredit yang ditujukan bagi pegawai berpenghasilan tetap.

9)      Jasa Taksiran dan Jasa Titipan

Adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimilki seperti emas.

10)   Rahn ( Gadai Syariah )

Merupakan produk jasa gadai berlandaskan pada prinsip-prinsip sayariah denagn mengacu pada sistem administrasi modern.

11)   Ar-Rum ( Ar-Rahn untuk usaha mikro kecil )

Merupakan produk dengan konstruksi pinjaman fidusia untuk pengusaha makro kecil denagn prinsip syariah.

12)   MULIA ( Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi )

Merupakan penjualan logam mulia untuk pegawai kepada masyarakat yang berminat untuk berinvestasi.

Bisnis lain :

ü  Properti.

ü  Jasa Lelang.

SUMBER :

Id.wikipedia.org/wiki/pegadaian.

PASAR UANG

Pasar uang merupakan pertemuan demand dan supply dana jangka pendek.

CIRI - CIRI :             

1)      Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.

2)      Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana.

3)      Tidak terikat pada tempat tertentu.

PELAKU PASAR UANG :

1)      Bank.

2)      Yayasan.

3)      Dana Pensiun.

4)      Perusahaan Asuransi.

5)      Perusahaan-perusahaan besar.

6)      Lembaga Pemerintah.

7)      Lembaga Keuangan lain.

8)      Individu masyarakat.

Instrumen Pasar Uang di Indonesia ( Dahlan Siamat ( 2001:2008 )) :

a)      Sertifikat Bank Indonesia ( SBI )

Adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah / bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan.

Instrumen ini berjangka satu tahun / kurang.

b)      Surat Berharga Pasar Uang ( SBPU )

Adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia / lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI.

c)       Sertifikat Deposito

Adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah , jangka waktu dan tingkat bunga tertentu.

Sertifikat deposito adalah dapat deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

d)      Commercial Paper

Promes yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam Pasar Uang.

e)      Call Money

Adalah kegiatan pinjam meminjam dana antar satu bank dengan bank lainnya dalam jangka waktu pendek.

f)       Repurchase Agreement

Transaksi jual surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang ditetapkan terlebih dahulu.

g)      Banker’s Acceptence

Adalah suatu instrumen Pasar Uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir / importer untuk membayar sejumlah barang / untuk membeli valas.

TUJUAN PASAR UANG

A.      Dari pihak yang membutuhkan dana :

·         Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

·         Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

·         Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

B.      Dari pihak yang menanamkan dana :

·         Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu.

·         Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan.

SUMBER :

1.       Id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Uang

2.       Jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/Pasar-uang-definisi-instrumen-uang.html